Bantuan Tugas Belajar S1, S2, S3 Kemenkes

Kementerian Kesehatan RI membuka kesempatan bantuan tugas belajar untuk jenjang S1, S2, dan S3 di lingkungan Kemenkes. Pendanaan kuliah penuh ini diproritaskan bagi SDM yang bekerja di fasilitas kesehatan, baik di pusat maupun daerah.

Jika berhasil, para penerima beasiswa tugas belajar Kemenkes akan mendapatkan bantuan biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi, biaya pendidikan yang terdiri dari SPP, matrikulasi dan praktek, biaya riset, dan transport keberangkatan dan kepulangan.

Persyaratan:
1. Program Studi/Peminatan yang diambil, sesuai dengan lampiran 1.
2. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Program Studi/Peminatan yang diambil dapat menyesuaikan dengan peminatan sesuai kebutuhan Unit Pusat.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah
4. Mendapatkan ijin tertulis/surat tugas dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik.
5. Masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS
6. Program studi/peminatan yang akan ditempuh harus mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi;
7. Usia maksimal dihitung pada saat seleksi administrasi di Pusat :
     a. Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
     b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
     c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
8. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan (Dosen, Peneliti dan Widyaiswara), usia maksimal dihitung pada saat seleksi administrasi di Pusat :
    a. Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua tahun) tahun;
    c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47(empat puluh tujuh) tahun;
9. Program studi yang diikuti pada Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) yang terakreditasi minimal “B”, dan apabila Program Studi dan Peminatan yang dibutuhkan tidak terdapat di PTN, maka calon peserta dapat mengikuti seleksi akademik di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terakreditasi minimal “B” dari lembaga yang berwenang;
10. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya;
11. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
12. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
13. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
14. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
15. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
      a. Program Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
      b. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
      c. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun;
16. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 15, masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) atas persetujuan sponsor dan/atau instansi.
17. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 16, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar dan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
18. Jangka waktu pemberian bantuan beasiswa adalah selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 15.
19. Bagi calon peserta telah mengabdikan diri minimal 3 (tiga) tahun, khusus dosen minimal 1 (satu) tahun setelah lulus pendidikan terakhir.
20. Peserta tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
21. Untuk angka 17 Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi SDM Kesehatan yang bekerja di Unit Pusat dan UPTnya diatur dalam ketetapan tersendiri oleh Kementerian Kesehatan cq. Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan, untuk PNS yang bekerja di Provinsi/Kabupaten/Kota tetap mengikuti ketentuan
Pemerintah Daerah masing-masing.
22. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar dan pemberi bantuan beasiswa, sebagai berikut :
      a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 6 (enam) bulan sekali/per semester;
      b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.
23. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
24. Memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan.
25. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya yang disebabkan oleh kelalaiannya dan atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
26. Tidak memperoleh tunjangan struktural/fungsional dan penghasilan lainnya.
27. Ijin dari suami/istri bagi yang sudah menikah.

Penetapan Peserta Tugas Belajar:
a. Penetapan peserta tugas belajar SDM kesehatan dengan sumber dana DIPA Pustanserdik SDM Kesehatan dan DIPA Poltekkes Kemenkes akan dilakukan secara bersama dengan unit utama dan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan hasil seleksi akademik.
b. Keputusan penetapan peserta tugas belajar SDM kesehatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan RI.
c. Peserta tugas belajar SDM Kesehatan dari unit utama dan UPT-nya yang dibiayai dari sumber dana di luar pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, persyaratan administrasi mengacu pada surat edaran.

Petunjuk lengkap permohonan bantuan tugas belajar Kemenkes 2013 bisa diunduh di sini. Dalam panduan tersebut juga tersedia lampiran yang dibutuhkan sebagaimana persyaratan. Selamat mencoba!
FOLLOW US: Terima kasih sudah berkunjung di beasiswapascasarjana.com. Silakan dilanjutkan berburu beasiswanya. Jika bermanfaat, bisa klik tombol bagikan. Atau gabung bersama pembaca lainnya di Facebook, Twitter, Google +, dan di Email. Salam..